Usulan Petunjuk Teknis SKB 3 Menteri Tentang Pelarangan Gerakan Ahmadiyah Indonesia

alamandang-rezayuliSKB 2 Menteri dan 1 Pejabat Negara setingkat Menteri mengeluarkan larangan kepada jemaat Ahmadiyah untuk melakukan aktivitasnya dan menyiarkan ajarannya.

Pendahuluan

Ahmadiyah di mana juga, termasuk di Indonesia tetap menjadi duri dalam daging bagi kehidupan Muslim mainstream yaitu Muslim Ahlus Sunnah Waljamaah. Khususnya di Indonesia, keberadaan kaum ini terus menjadi kendala dan dilematis bagi seluruh pihak. Pemerintah NKRI sudah mengeluarkan SKB 3 Menteri mengenai restriksi atas kelompok ini, namun toh tampaknya penyelesaiannya masih jauh dari harapan.

Penyelesaian masalah kaum ini umumnya terkendala pada  level HAM. Penggerak HAM beranggapan bahwa apapun yang menjadi kepercayaan kaum Ahmadiyah harus dihormati dan harus dibela karena merupakan bagian dari kebebasan azazi umat manusia. Dengan demikian umat Ahlus Sunnah Waljamaah tidak berhak melarang aktivitas dan eksistensi kaum Ahmadiyah ini. Di pihak lain, umat Muslim terus meyakinkan semua pihak bahwa kaum Ahmadiyah ini telah melanggar HAM, yaitu pada level penistaan suatu agama yang diakui secara sah di NKRI yaitu Islam. Ahmadiyah berkeyakinan bahwa ada Rasul setelah Rasul Muhammad Saw. Ini jelas merupakan penistaan, dan penistaan suatu agama sebenarnya dapat diseret ke muka Hukum. SKB 3 Menteri tampaknya bukan merupakan suatu titik paling cerah untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah ini.

Berikut ini mungkin kita sebagai Ahlus Sunnah Waljamaah dapat memberikan suatu set restriksi, suatu titik tengah yang dapat menghancurkan jalan buntu penyelesaian masalah Ahmadiyah ini. Titik tengah ini tetap berbasis pada anti kekerasan, namun juga akan dapat memastikan bahwa Muslim Ahlus Sunnah Waljamaah akan dapat menjalankan fungsi amar maruf nahi mungkarnya terhadap kaum sesat ini. Pun, set restriksi ini tetap mempertahankan pernyataan sikap dari kaum Ahmadiyah sendiri, bahwa mereka tetaplah Muslim.

A. Umum.

Secara umum petunjuk pelarangan ini adalah berdasarkan pembagian antara ranah privat / domestik dan ranah publik. SKB 3 Menteri ini tidak melarang aktivitas keagamaan Ahmadiyah selama kegiatan keagamaan ini berada pada ranah privat. Termasuk tidak melarang jemaat Ahmadiyah untuk mengelola situs internet dengan menggunakan bahasa Qadian sebagai bahasa pengantar mereka di situs internet tersebut, shalat di rumah masing-masing, mengkaji kitabsuci Ahmadiyah di rumah masing-masing dan seterusnya.

B. Jenis Pelarangan.

Pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah meliputi aktivitas keagamaan yang berifat organisasional / organisatoris dan keumatan. Pelarangan aktivitas Ahmadiyah tidak meliputi praktek / ibadah yang bersifat privat / domestik seperti shalat wajib 5 waktu, puasa, zikir, mengaji Alquran dan seterusnya.

Larangan kegiatan Ahmadiyah yang bersifat organisasional / organisatoris:

  1. Tidak melakukan kegiatan yang bersifat organisasi massa atau organisasi struktural berbasis Ahmadiyah seperti rekruitmen mubaligh Ahmadiyah, kaderisasi, lembaga pendidikan berbasis Ahmadiyah dan lain-lain.
  2. Tidak melakukan kegiatan kepemimpinan massa formal Ahmadiyah (seperti MUI untuk umat Muslim Sunnah Wal Jamaah) – berikut dengan agenda-agenda organisatorisnya.
  3. Tidak melakukan kegiatan kepartaian berbasis Ahmadiyah.
  4. Tidak memasang foto / icon Ahmadiyah di tempat / medua umum untuk tujuan tujuan Ahmadiyah sendiri.
  5. Tidak mengelola lembaga penerbitan Ahmadiyah seperti buku-buku Ahmadiyah, koran, media cetak, lembaran dakwah dan lain lain yang berbasis Ahmadiyah.
  6. Tidak mengelola lembaga media elektronik yang berbasis Ahmadiyah.
  7. Tidak mengelola situs internet baik berbahasa Indonesia (atau bahsa mansa pun yang dimengerti oleh masyarakat secara luas seperti bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Arab, dan lain lain) mau pun berbasis di NKRI yang ditujukan untuk kepentingan Ahmadiyah.
  8. Tidak membina hubungan keorganisasian dan mau pun hubungan struktural dengan Ahmadiyah Dunia.

Larangan kegiatan Ahmadiyah yang bersifat keumatan:

  1. Shalat Jumat.
  2. Shalat Idul Fitri.
  3. Shalat Idul Adha.
  4. Shalat Tarawih.
  5. Mengelola Masjid mau pun mushala.
  6. Penyelenggaraan pemotongan hewan qurban.
  7. Selamatan / tahlilan, pengajian, tabligh dan lain lain yang diselenggarakan di tempat umum mau pun di kediaman pribadi pengikut Ahmadiyah.
  8. Lembaga pengumpulan zakat, infaq, sadaqah dan lain lain.
  9. Perayaan Maulid, perayaan Isra Mikraj, perayaan Tahun Baru Islam, perayaan milad Ahmadiyah.
  10. Sunatan massal.
  11. Mengajarkan faham Ahmadiyah di sekolah-sekolah di dalam bentuk apapun seperti di dalam bentuk kurikulum.

Dalam hal aktivitas keumatan ini maka individu Ahmadiyah DIHARUSKAN bergabung dengan aktivitas keumatan yang diselenggarakan oleh Sunnah Wal-Jamaah seperti shalat Jumat, Idul Fitri dan seterusnya. Menyekolahkan anak-anak kaum Ahmadiyah di sekolah yang dikelola Muslim Ahlus Sunnah Waljamaah merupakan suatu keharusan.

Warga Sunnah Waljamaah WAJIB secara santun dan penuh persaudaraan menerima individu Ahmadiyah ini sebagai saudara mereka (sepanjang mereka masih mengaku Muslim) di setiap kesempatan kegiatan keumatan Sunnah Waljamaah mereka, individu Ahmadiyah adalah individu yang harus dibina.

C. Asset Ahmadiyah.

Asset Ahmadiyah disita / di-klaim oleh negara dan kemudian berdasarkan persetujuan akan difungsikan berdasarkan arahan MUI.

D. Pembinaan Masyarakat.

Di dalam hal masyarakat luas seperti umat Sunnah Waljamaah mempropagandakan atau mensosialisasikan kesesatan Ahmadiyah di tengah masyarakat (khususnya yang ditujukan untuk membina faham ketauhidan masyarakat itu sendiri) setiap individu Ahmadiyah TIDAK BERHAK untuk melakukan gugatan, protes, mau pun memberikan klarifikasi.

Penutup.

  1. Implementasi ini tidak menitik-beratkan atau menyebutkan kata MEMPERTOBATKAN kaum Ahmady mengingat keyakinan individu terhadap suatu hal bersifat pribadi (privat) dan tidak dapat diukur dengan instrumen apapun. Hal terjauh yang dapat dilakukan oleh Ahlus Sunnah Waljamaah (khususnya di dalam hal ini Pemerintah NKRI) terhadap kaum Ahmadiyah adalah dengan membaurkan kehidupan keseharian dan keberagamaan kaum Ahmadiyah ke dalam kehidupan kaum Ahlus Sunnah Waljamaah (seperti bergabung di dalam shalat Jumat bergabung dengan umat Sunnah Waljamaah). Pengkotakan yang selama ini terjadi yaitu kaum Ahmadiyah membatasi kehidupan mereka hanya pada sesama mereka saja harus segera diakhiri dengan dijalankannya implementasi ini yaitu dengan cara pembauran secara merata. Salah satunya adalah pada butir bahwa kaum Ahmadiyah tidak diperkenankan untuk mengelola Masjid mau pun mushala mereka, dengan tujuan agar Masjid mereka dikelola oleh Sunnah Waljamaah dan agar tempat itu tidak lagi dijadikan basis pengajaran ajaran Ahmadiyah.
  2. Implementasi ini seutuhnya menggunakan pendekatan hak azasi manusia dan anti-kekerasan, yang fokusnya adalah menitik-beratkan pada usaha supaya Ahmadiyah tidak dapat established, tidak dapat berkembang dan tidak dapat mandiri. Hal yang paling mendasari implementasi ini adalah adanya pernyataan sikap dari pihak Ahmadiyah sendiri bahwa mereka adalah tetap Muslim. Dengan pernyataan tersebut Sunnah Waljamaah BERHAK DAN WAJIB mengambil tindakan yang perlu (namun tidak mengandung unsur kekerasan dan pelanggaran hak azasi manusia) untuk memastikan mereka adalah Muslim seutuhnya, bukan golongan Muslim yang sesat.
  3. Dengan set restriksi ini, seluruh pihak mempunyai kesempatan dan peluang sistematis untuk memutuskan mata-rantai dan mentiadakan next generation golongan Ahmadiyah ini.
  4. Pada dasarnya SKB 3 Menteri sudah memenuhi aspirasi Muslim NKRI, namun harus diakui bahwa SKB ini jauh dari harapan dilihat dari implementasi realnya. Usulan ini merupakan sikap bahwa mungkin Muslim NKRI (Ahlus Sunah Waljamaah) dapat meng-improvisasikan dan memberdayakan SKB 3 Menteri ini tanpa merugikan pihak mana pun, dan juga tanpa adanya tindak kekerasan dan irrasionalitas yang keji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s