Mari Menggagas Mahkamah Ampera

nuranirakyat

DPR merupakan lembaga perwujudan kehendak dan kedaulatan rakyat yang berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta. Di dalam DPR, karena berisi ratusan manusia yang bermartabat dan dipilih seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terdapat sumber-sumber daya yang penuh nurani dan nalar, pertimbangan-pertimbangan dan inspirasi kemanusiaan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Selama ini lembaga DPR berfungsi di dalam hal legislasi, yaitu membuat dan mensahkan Undang-undang bersama Pemerintah, di dalam hal ini Presiden. Mengingat DPR merupakan lembaga yang berisi nalar, nurani, inspirasi kemanusiaan dan pertimbangan-pertimbangan, maka sebenarnya masih ada satu lagi fungsi yang seharusnya diemban DPR. Fungsi tersebut mari kita namakan dengan Mahkamah Ampera.

Latar belakang dibentuknya lembaga Mahkamah Ampera.

Mahkamah Ampera mempunyai sasaran-tembak pada lembaga kepolisian negara yaitu Polisi Republik Indonesia, Polri. Yang akan disasar tentu bukan Polri-nya, melainkan sistem pelaporan tindak pidananya.

Sama kita ketahui bahwa di dalam hal penegakan Hukum khususnya pada kasus-kasus pidana, kerap terjadi pelaporan kasus yang menyayat nurani dan perasaan, yang dilaporkan oleh warga masyarakat untuk ditindak-lanjuti oleh kepolisian. Di antaranya, adalah seperti,

  • Pada suatu ketika, seorang nenek dari keluarga miskin yang sedang berjalan di tepi hutan produksi, memungut sebutir buah yang jatuh dari pohonnya dan kemudian ia bawa pulang untuk ia makan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah, personel dari Perusahaan hutan produksi tersebut melaporkan sang nenek ke polisi dengan laporan tindak pidana pencurian. Maka hari-hari berikutnya berubah menjadi malapetaka buat si nenek renta nan miskin ini, di mana ia harus bolak-balik ke Kantor polisi untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Publik mengikuti kasus ini melalui media massa, dan sudah barang tentu publik mengikutinya dengan perasaan trenyuh.
  • Pada suatu ketika, seorang karyawan hotel mengambil roti sisa yang basi dari tempatnya bekerja. Apa yang terjadi selanjutnya adalah, bahwa staf hotel melaporkan karyawan tersebut ke polisi dengan laporan tindak pidana pencurian. Sama kita ketahui bahwa harga roti sisa yang basi itu tidak seberapa.
  • Pada suatu ketika, seorang nenek dilaporkan ke polisi oleh anak dan menantunya sendiri dengan laporan tindak pidana memasuki pekarangan rumah orang tanpa izin, padahal semua orang tahu bahwa rumah tersebut adalah rumah ibu dari sang anak sendiri, dan mereka semua adalah satu keluarga. Tidak ayal lagi, sang nenek harus berurusan dengan polisi dan terancam mendapat hukuman pidana untuk suatu hal yang sebenarnya bukan kesalahannya.
  • Seorang anak melaporkan ibunya sendiri yang telah renta ke polisi dengan tuduhan telah mencuri pohon yang tumbuh di pekarangan rumah sang anak. Tak pelak lagi kepolisian harus memanggil sang ibu tua ini dan kemudian menahannya sehingga menjadi sakit-sakitan.

Banyak sekali kasus yang dipolisikan yang beraroma demikian. Di lain pihak, tentunya kepolisian haruslah menindak-lanjuti laporan tersebut, karena sudah merupakan tanggungjawabnya sebagai penegak Hukum untuk menjamin tegaknya keadilan di tengah masyarakat. Namun tentunya masyarakat dan umat manusia mempunyai nurani dan nalar. Mereka bisa membuat penilaian atas apa yang sebenarnya tengah terjadi. Dan harus diakui bahwa masyarakat tidaklah bodoh, masyarakat tidaklah mati-rasa.

Tentunya hal ini membuat publik menjadi miris dan nelangsa. Namun toh demikian masyarakat juga tidak bisa begitu saja menyerukan kepada kepolisian untuk meng-aborsi perkara tersebut, karena memang tidak ada Undang-undangnya.

Terdapat dua hal yang dapat digaris-bawahi di sini:

  1. Perkara tersebut merupakan perkara yang konyol, tidak masuk akal, tidak sesuai nalar, tidak berperi-kemanusiaan, tidak memihak kepada rakyat, dan terlalu dipaksakan. Perkara tersebut mematikan hubungan silaturahmi antar manusia yang seharusnya ada. Perkara tersebut mencerminkan egosentrisme, mencerminkan pendirian ‘tutup-mata’. Perkara ni mencerminkan arogansi pihak pelapor.
  2. Pihak kepolisian, tentu saja harus menindak-lanjuti laporan tersebut. Adalah salah kalau pihak kepolisian mendiamkan laporan kasus tersebut, karena ‘diwacanakan’ akan melukai hak sang pelapor. Memang sama diketahui, untuk setiap pelaporan tindak pidana yang masuk, maka hal pertama yang dilakukan pihak kepolisian adalah mengajak kedua belah pihak (atau para pihak) untuk berdamai, dengan kata lain mencari kemungkinan agar kasus tersebut tidak dilanjutkan, atau ‘diseriuskan’ ke tingkat Kejaksaan. Namun bukankah fakta yang ada justru menunjukkan bahwa tahap pendamaian kadang ditolak mentah-mentah oleh pelapor. Buktinya, toh kasus tersebut akhirnya terlimpah ke Kejaksaan dan kemudian bergulir di tingkat Pengadilan. Bukankah ini menandakan bahwa tahap pendamaian yang digagas kepolisian tidak bertaji?

Pertanyaannya sekarang adalah, dapatkan perkara-perkara yang beraroma miris tersebut dapat diaborsi di tingkat kepolisian supaya tidak dilimpahkan ke Kejaksaan, demi menjaga dan melegakan nurani setiap manusia?

Dewi keadilan, selalu hadir dengan mata tertutup, satu tangannya memegang pedang keadilan, sementara pada tangan lainnya tergantung timbangan keadilan. Sosok ini merupakan simbol, bahwa keadilan tidak pernah melihat kepada siapa, apakah ia orang miskin, apakah ia orang kaya, apakah ia pejabat, apakah kasus tersebut remeh, apakah kasus tersebut konyol, apakah kasus tersebut tidak mengiris nurani, dsb. Oleh karena itu setiap kasus yang masuk ke kepolisian harus mendapat perlakuan yang sama, karena keadilan haruslah sama antara satu warga dengan warga lainnya. Kalau seorang nenek tua nan miskin mencuri, tetaplah ia harus dihukum dan dipenjara dengan hukuman seberat-beratnya.

Keseluruhan ide tersebut, dikarenakan Dewi Keadilan hadir sebagai sosok dengan mata tertutup, yang menandakan bahwa ia, sang keadilan, tidak memihak kepada siapa pun. Keadilan hanya memihak kepada keadilan.

Namun juga harus diingat, bahwa publik tidaklah bodoh, publik bisa melihat dengan nurani dan nalar. Sering kali publik melihat bahwa sosok Dewi Keadilan ini membawa hal-hal yang outputnya adalah ketidak-berperi-kemanusiaan dan ketidak-berperi-perasaan.

Nah pada level inilah peran Mahkamah Ampera diperlukan, yang mana lembaga Mahkamah Ampera ini merupakan wewenang DPR RI.

Tugas dan wewenang Mahkamah Ampera.

Tugas dan wewenang Mahkamah Ampera DPR adalah menggelar sidang untuk menentukan apakah suatu perkara yang beraroma miris yang tengah bergulir di kepolisian layak dilanjutkan atau sebaliknya, diaborsi, melalui suatu ketetapan Mahkamah Ampera DPR.

Ketika DPR mengetahui, memperhatikan dan mengikuti suatu kasus perkara yang beraroma miris, DPR akan segera bersikap. DPR bersikap, karena suatu kasus perkara dinilai merupakan kasus yang amat miris, tidak masuk akal, mencerminkan arogansi, tidak berperi-kemanusiaan, dan perkara ini melawan kepentingan rakyat miskin yang sengsara. Dan DPR memang harus bersikap untuk menanggapi (atau mengantisipasi) mekanisme kepolisian yang memang tidak dapat mengaborsi kasus suatu perkara. Sesuatu hal yang mendasar harus diperlihatkan oleh DPR untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa suatu kasus tidak selayaknya diperkarakan.

Atas dasar hak inisiatif yang dimiliki DPR, lembaga kedaulatan rakyat ini menggelar sidang Mahkamah Ampera atas perkara sedemikian. Di dalam sidang Mahkamah Ampera DPR ini akan dipaparkan duduk permasalahan perkara tersebut seobjektif mungkin. Dan pada akhirnya, nurani wakil-rakyat inilah yang akan menentukan apakah perkara ini akan dilanjut, atau diaborsi.

Apapun yang menjadi ketetapan (keputusan) Mahkamah Ampera DPR ini atas suatu perkara yang di-Mahkamah Ampera-kan, maka kepolisian wajib mentaati dan mematuhinya.

Pencetus penggelaran sidang Mahkamah Ampera DPR.

Ketika terjadi suatu perkara yang miris dan tidak masuk akal yang sedang ditangani kepolisian, maka DPR dapat menggunakan wewenang dan haknya untuk menggelar Mahkamah Ampera untuk mengantisipasi semakin liarnya perkara tersebut di tingkat kepolisian, demi untuk menunjukkan keberpihakan DPR kepada Amanat Penderitaan Rakyat.

Ada tiga hal yang merupakan pencetus digelarnya sidang Mahkamah Ampera DPR ini:

  1. Adanya permohonan dari pihak terlapor, yang ia-nya merasa sangat dirugikan dan disengsarakan oleh kekuatan yang kelewat besar.
  2. Adanya / menggeloranya demo massa yang bangkit untuk mendesak DPR agar segera menggelar Mahkamah Ampera-nya, supaya keadilan tetap berpihak kepada rakyat yang menderita.
  3. Adanya inisiatif dari DPR sendiri setelah mengetahui, memperhatikan dan mengikuti suatu kasus perkara yang beraroma miris ini.

Mahkamah Ampera sebagai pengawas kepolisian.

Dengan adanya Mahkamah Ampera DPR ini, maka dapat dikatakan bahwa mulai sejak saat itu kepolisian mempunyai lembaga yang menjadi pengendali dan penyeimbang atas dirinya. Sama kita ketahui bahwa semua lembaga negara mempunyai lembaga penyeimbangnya. Hal ini dimaksudkan supaya suatu lembaga tidak menjadi lembaga ‘superbody’ saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Sungguh pun demikian, Indonesia tidak / belum mempunyai lembaga yang akan berperan sebagai penyeimbang wewenang kepolisian. Itulah sebabnya banyak kasus yang tidak masuk akal yang tetap bergulir di tingkat kepolisian – karena lembaga kepolisian ini tidak mempunyai kekuatan penyeimbang. Tentunya, yang diseimbangkan bukan kepolisiannya, melainkan alur pelaporan perkaranya.

Dan di luar itu, jelas sekali bahwa DPR merupakan satu-satunya lembaga yang paling berhak untuk menjadi kekuatan penyeimbang lembaga kepolisian, karena pada intinya lembaga kepolisian bekerja atas dasar nurani terdalam anak manusia (ingat, keadilan harus sesuai nurani), sementara nurani itu sendiri ada di dalam DPR, yaitu nurani-nya seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Ingatlah, bahwa yang paling berhak menjadi Hakim yang adil adalah nurani, bukan siapa-siapa. Nurani tidak pernah salah, nurani adalah misi Tuhan yang terus menuntut dan menuntun manusia menuju keadilan.

Juga harus dicermati, bahwa kepolisian merupakan lembaga yang seutuhnya bersinggungan dengan rakyat banyak. Di sisi lain, rakyat banyak inilah yang menjelma di dalam suatu lembaga yang disebut DPR. Maka dari itu patutlah jika DPR merupakan satu-satunya lembaga yang layak menjadi mitra kepolisian (penyeimbang kepolisian), karena sama-sama berbasis rakyat banyak.

Jenis perkara miris yang merupakan domain Mahkamah Ampera.

Terdapat dua jenis perkara miris yang akan menjadi domain atau tanggungjawab Mahkamah Ampera DPR RI.

Pertama.

Perkara miris seperti yang dideskripsikan pada bagian awal, di mana seorang nenek miskin dilaporkan oleh staf Perusahaan dengan tuduhan pencurian buah yang jatuh di tanah, atau seorang nenek renta yang dilaporkan ke polisi oleh anak dan menantunya dengan tuduhan memasuki pekarangan rumah orang tanpa ijin, dsb.

Kedua.

Perkara kriminalisasi atas pribadi-pribadi tertentu yang sebenarnya merupakan grand-design untuk melumpuhkan suatu lembaga Pemerintahan / publik yang di dalam pandangan pihak tertentu, lembaga tersebut telah menghalangi suatu tujuan.

Manusia mempunyai kesalahan, tidak ada manusia yang tidak mempunyai kesalahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam perjalanan interaksi antar lembaga Pemerintahan / publik kerap terjadi pergesekan dan konflik kepentingan satu dengan yang lainnya, sehingga terkadang solusi yang tersedia hanyalah dengan menyeret pribadi-pribadi yang bersinggungan ke pihak kepolisian, supaya pribadi-pribadi atau lembaga tersebut tidak lagi membahayakan lembaga lainnya.

Hal ini tentunya sangat tidak terpuji, dan sangat merugikan bangsa dan negara, karena biar bagaimana pun kriminalisasi merupakan suatu kata dan semangat yang tidak pada tempatnya. Kriminalisasi akan menjadi suatu bentuk sandungan dan langkah mundur bagi penyelenggaraan negara secara keseluruhan. **

Demikianlah kedua jenis perkara miris ini, biar bagaimana pun harus diawasi dan dikendalikan oleh DPR, karena hanya DPR lah yang paling berhak untuk menilai apakah pemerkaraan kasus ini dapat dilanjutkan atau diaborsi. Intinya adalah, kedua jenis perkara ini sungguh melanggar nurani, nurani manusia waras mana pun. Sementara kita ingat, bahwa DPR merupakan lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang tentunya di dalam lembaga tersebut juga tersalurkan nurani dan inspirasi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik perkara miris.

Perkara-perkara miris yang merupakan domain dan tanggungjawab Mahkamah Ampera DPR RI mempunyai karakter sebagai berikut,

  1. Perkara ini tidak memiliki nilai kerugian yang signifkan, baik kerugian material mau pun immaterial.
  2. Perkara ini merupakan bentuk arogansi satu pihak atas pihak lainnya, atau pihak pelapor. Tidak ada objektivitas. Tidak ada itikad baik.
  3. Perkara ini mempunyai aroma dan potensi untuk melanggar Amanat Penderitaan Rakyat seluruh bangsa Indonesia.
  4. Perkara ini kalau diaborsi oleh Mahkamah Ampera DPR RI, tidak menimbulkan kerugian apalagi guncangan sosial mau pun Hukum yang berarti bagi kehidupan skala mikro mau pun skala makro / berbangsa.
  5. Perkara ini merupakan rekayasa atau grand-design dari pihak tertentu yang erat terkait dengan pergesekan antar lembaga Pemerintahan / publik, dan tentu saja ini dengan sendirinya merupakan bentuk arogansi, seperti point kedua di atas. Ujung-ujungnya, perkara ini akan melanggar Amanat Penderitaan Rakyat seluruh bangsa Indonesia.
  6. Kebalikannya, kalau perkara ini harus tetap / dibiarkan dilanjutkan di tingkat kepolisian hingga ke tahap penuntutan / Kejaksaan, justru akan merugikan dan melukai perasaan keadilan masyarakat yang lebih luas. Perkara ini, kalau dibiarkan berlanjut hingga ke penuntutan dan Pengadilan, justru akan merugikan sosial, pembangunan Hukum, dan juga merugikan bangsa dan negara. Ingatlah, keadilan adalah keadilan yang dilihat oleh lebih banyak manusia; keadilan bukanlah diukur oleh satu orang saja dan menghalangi orang lain untuk turut mengukur. **

Kita harus teringat akan adanya suatu adagium di dalam pembangunan Hukum, yaitu bahwa “Hukum telah menjadi senjata bagi segala jenis kerakusan” – (Frederick Bastiat, 1850). Dan tampaknya adagium ini terlihat nyata pada perkara-perkara miris seperti yang telah diungkapkan di atas. Namun kalau bangsa Indonesia memiliki Mahkamah Ampera yang merupakan satu fungsi DPR RI, kita dapat berharap bahwa mulai sejak saat itu, Hukum tidak lagi menjadi senjata untuk melanggengkan kerasukan, melainkan akan menjadi bahtera Agung untuk perjalanan nurani manusia yang tidak pernah bisa dikooptasi oleh apapun. Sama kita ketahui, bahwa hukum dan keadilan tidak bisa dipisahkan dari nurani manusia. Maka biarlah nurani menjadi Bapak rohani atas hukum dan keadilan.

Demikianlah, semoga cita-cita seluruh bangsa Indonesia untuk mempunyai Mahkamah Ampera yang bertahta di dalam DPR RI segera terwujud, yang dengan lembaga tersebut seluruh bangsa dapat memastikan bahwa Hukum tidak lagi dapat dipergunakan oleh pihak tertentu sebagai senjata untuk melanggengkan kerakusan mereka, dan dengan lembaga ini pun tidak ada lagi pihak yang dapat melanggar Amanat Penderitaan Rakyat. Singkat kata, biarlah nurani yang menentukan.

Wallahu a’lam bishawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s