Mengukur Vonis Pidana Untuk Koruptor

hukumSaya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas”, kata Anas.

Korupsi merupakan momok menakutkan di dalam kehidupan bernegara bagi bangsa mana pun di dunia ini. Semua negara, tanpa kecuali, pasti memiliki koruptornya masing-masing, tanpa kecuali, apakah ia negara maju, negara miskin, negara industri, negara terbelakang, dsb.

Berbagai cara telah ditempuh oleh banyak kalangan untuk menumpas korupsi, pun juga berbagai teori dan kajian telah banyak diajukan oleh para ilmuwan untuk mengupas akar penyebab korupsi ini, namun toh tetap saja keseluruhan usaha tersebut tampaknya sekarang ini belum membuahkan hasil yang memuaskan: korupsi tetap saja meraja-lela di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia khususnya, jelas sekali bahwa runtuhnya Orde Baru terutama disebabkan karena rakyat Indonesia telah muak dengan beranak-pinaknya korupsi di berbagai lini Pemerintahan. Semua sektor dan aspek kehidupan bernegara dan berpolitik telah kadung digerayangi oleh tindak korupsi yang membabi-buta. Pada akhirnya, kesimaharajaan korupsi di Indonesia pada masa Orde Baru mencapai titik anti-klimaksnya, yaitu dengan tumbangnya sumbu Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto himself.

Tumbangnya Orba segera diganti dengan diberdirikannya Orde Reformasi, yang salah satu tujuan terpentingnya adalah mengikis habis tindak korupsi sampai ke akar-akarnya.

Pada level ini, akhirnya publik menyadari, bahwa ternyata tidak mudah memerangi korupsi. Dan pada puncak kegalauan seluruh insan Indonesia mengenai merajalelanya korupsi, timbul beberapa pemikiran untuk memberi hukuman terberat kepada koruptor, yang dengan hukuman tersebut diharapkan korupsi dapat segera dimusnahkan dari setiap lini kehidupan ini.

Pemikiran tersebut setidaknya terdari dua ide, yaitu:

  • Pertama, menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor.
  • Kedua, menjatuhkan larangan untuk menshalati jenazah koruptor.

Dengan kedua hukuman ini, bangsa Indonesia menaruh harapan besar akan dapat terwujudnya suatu bangsa yang bebas dari tindak korupsi.

Hukuman mati bagi koruptor.

Banyak kalangan yang menyuarakan diberlakukannya hukuman mati untuk para koruptor. Alasan mereka adalah, bahwa korupsi merupakan kejahatan yang paling keji dan menyengsarakan banyak orang. Oleh karena itu hukuman yang paling setimpal kepada para koruptor adalah hukuman mati. Pun dengan diberlakukannya hukuman mati ini, insan beradab dapat berharap terciptanya efek jera dan rasa takut pada siapa pun untuk melakukan tindak korupsi. Dengan demikian menurut perhitungan insan beradab, pemberlakukan hukuman mati dapat menumpas tindak korupsi dari persada Indonesia ini.

Kalau kita cermati, sebenarnya dunia peradilan tidaklah sembarangan di dalam hal menjatuhkan hukuman mati. Yang tampak jelas pada sistem peradilan di Indonesia mengenai hukuman mati ini adalah, bahwa:

  1. Hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berantai, alias pembunuhan beruntun.
  2. Hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana.
  3. Hukuman mati dijatuhkan kepada pengedar narkoba di dalam ukuran tertentu.

Khusus hukuman mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba, tampaknya alasan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan ini adalah, karena kejahatan mereka mengakibatkan kematian yang diderita pengguna narkoba. Kalau pun tidak mati / tewas, maka hidupnya sengsara dan tidak berguna bagi bangsa dan keluarganya. Dan pun, korban mati akibat narkoba ini tidak satu, melainkan lebih dari satu, sehingga dengan demikian kejahatan narkoba dapat dipersamakan atau dianalogikan dengan kejahatan pembunuhan berantai atau pembunuhan berencana. Pantaslah, pelaku pengedar narkoba diganjar hukuman mati.

Dari sini kita dapat melihat, bahwa ternyata hukuman mati hanya dijatuhkan kepada para pelaku yang mengakibatkan kematian orang lain ‘secara sengaja’, yang mana kematiannya merupakan keniscayaan (pasti mati). Kata sengaja dan keniscayaan di sini merupakan kata kunci untuk dijatuhkannya hukuman mati. Atau dengan kata lain, terdapat ‘niat’ untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

Singkat kata, terdapat hubungan yang kuat antara hukuman mati dengan kejahatan yang dijatuhi hukuman mati, yaitu nyawa. Lebih tepatnya lagi adalah, hukuman mati hanya dijatuhkan kepada pelaku penghilangan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja, atau dengan adanya niat terlebih dahulu.

Sekarang bagaimana dengan koruptor? Apakah kejahatan mereka (yaitu korupsi) ada hubungannya dengan kegiatan menghilangkan nyawa (kematian) orang lain dengan sengaja atau dengan niat, sehingga layak dianalogikan dengan membunuh orang dengan berantai, atau dengan berencana? Dan apakah korupsi merupakan kejahatan yang ‘niscaya / pasti’ mengakibatkan kematian para korbannya?

Jelaslah tidak ada hubungannya sama sekali, sehingga dengan demikian kejahatan korupsi tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Tidak masuk akal. Dan tidak proporsional.

Apa yang diakukan koruptor adalah menggelapkan uang publik, dan sungguh menggelapkan uang publik sama sekali tidak dapat menghilangkan nyawa orang lain. Patut untuk direnungkan, bahwa uang seutuhnya adalah masalah rejeki, sementara rejeki sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Artinya, kalau publik tidak dapat rejeki (karena uangnya digelapkan oleh koruptor), maka pastilah rejeki publik akan mengalir dari arah lain. Terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa korupsi mengakibatkan kematian, karena bukti statistiknya pun tidak ada.

Oleh karena itu, wacana menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor merupakan suatu tindakan yang kelewat demonstratif yang tidak perlu. Yang terpenting bagi insan beradab adalah, hendaklah mereka melihat titik proporsional dari permasalahan hukuman mati ini: mengapa hukuman mati dijatuhkan. Tentu semua orang harus ingat, bahwa sebaiknya kita tidak semudah itu di dalam hal menjatuhkan hukuman mati. Buktinya, para Hakim dan insan peradilan saja melihat bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan kepada tiga jenis kejahatan, yang masing-masingnya berhubungan dengan penghilangan nyawa orang lain secara sengaja dan atau secara terencana.

Kalau korupsi sudah jelas tidak berimplikasi atau berakibat pada kematian orang lain, maka itu artinya tindak korupsi tidak dapat dijatuhi hukuman mati.

Larangan menshalati jenazah koruptor.

TEMPO.CO, Madiun -Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun mewacanakan usulan fatwa tentang larangan salat jenazah untuk koruptor. “Karena koruptor tidak kapok meski sudah dijatuhi hukuman. Maka perlu diberi sanksi sosial seperti ini,” kata Ketua MUI Kota Madiun, Sutoyo, Rabu, 28 Januari 2015.

Menurut dia, wacana pemberian sanksi itu muncul dari aspirasi warga muslim yang disampaikan kepada MUI. Masukan ini melatarbelakalangi MUI menggelar pertemuan dengan sejumlah aktivis anti korupsi dan tokoh agama beberapa hari lalu. “Mereka mengatakan korupsi semakin menggurita ……

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/28/173638331/mui-madiun-usulkan-jasad-koruptor-haram-disalati

Wacana berikutnya yang diusung penggiat anti-korupsi adalah mengupayakan larangan menshalati jenazah koruptor. Dengan diberlakukannya larangan ini diharapkan tindak korupsi dapat dihilangkan, dan dapat menimbulkan opini bahwa tindak korupsi merupakan suatu kehinaan sehingga jenazah pelakunya tidak berhak untuk dishalatkan.

Islam mengajarkan bahwa penyelenggaraan jenazah hukumnya adalah fadhu (kifayah) atas seorang Muslim yang wafat, selama Muslim tersebut masih bersyahadat. Kalau ada seorang manusia yang sudah keluar dari syahadat (alias bukan Muslim lagi) maka haramlah hukumnya orang tersebut untuk dishalati jenazah oleh umat Muslim.

Seorang Muslim, yang artinya ia masih bersyahadat, tetaplah seorang Muslim, kendati ia:

  • Tidak (pernah) shalat, atau tidak mengamalkan keempat rukun Islam lainnya.
  • Banyak berbuat dosa, termasuk syirik / musyrik.
  • Munafik, seperti lebih banyak (cenderung) membela umat agama lain, suka mendeskreditkan Islam – agamanya sendiri, dsb.

Walau pun terdapat Muslim seperti yang digambarkan di atas, tetaplah ia seorang Muslim, yang artinya umat Muslim lainnya wajib untuk menshalati jenazahnya saat Muslim tersebut wafat.

Kejahatan, kejahatan apapun, sebesar apapun, yang dilakukan seorang Muslim, selama ia masih bersyahadat, tidak dan tidak pernah menghilangkan haknya untuk dishalati jenazahnya saat wafat. Sama diketahui, bahwa Muhammad Saw tidak pernah mengajarkan bahwa terdapat beberapa dosa yang mengakibatkan seorang Muslim kehilangan haknya untuk dishalatkan jenazahnya (kecuali murtad, tentunya).

Oleh karena itu, tindak kejahatan korupsi yang dilakukan seorang Muslim (sebesar apapun nominal korupsinya), tidak dapat dijadikan alasan untuk diberlakukannya larangan untuk menshalati jenazahnya, karena pada dasarnya ia adalah seorang Muslim, yang tetap bersyahadat hingga akhir hayatnya.

Patut untuk direnungkan, bahwa shalat jenazah bukanlah hak istimewa yang diberikan hanya kepada Muslim sejati yang luarbiasa, yang banyak beramal saleh, yang bertaqwa, dsb. Shalat jenazah adalah hak seluruh Muslim, ini termasuk Muslim-Muslim yang berperangai buruk, termasuk para koruptor, karena sejatinya mereka masih bersyahadat.

Memberlakukan larangan menshalati jenazah koruptor Muslim, justru akan menjadi perbuatan dosa bagi umat Muslim yang masih hidup. Maka apakah seluruh Muslim siap menanggung dosa di akhirat karena menolak menshalati jenazah Muslim lainnya, yang notabene adalah koruptor?

Kalau seorang Muslim faham agama, faham akan bidang Fiqih, terlebih lagi kalau seorang Muslim adalah seorang ulama, maka haruslah ia faham bahwa larangan menshalati jenazah koruptor merupakan suatu bentuk penistaan terhadap ajaran Islam yang luhur. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa umat diharamkan untuk menshalati jenazah koruptor. Jadi, larangan menshalati jenazah koruptor merupakan bidah di dalam Islam, dan setiap bidah tempatnya adalah di Neraka.

Penutup.

Setiap umat, setiap bangsa, setiap filsuf, pastilah membenci dan mengutuk korupsi. Harus ada usaha yang besar untuk menumpas tindak korupsi. Namun tentunya harus tetap pada koridor kepantasan dan kepatutan di dalam usaha menggulung tindak korupsi. Proporsionalitas harus dikedepankan, logika haruslah tetap memandu setiap wacana untuk memusnahkan korupsi.

Menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor, dan memberlakukan larangan menshalati jenazah koruptor, merupakan bentuk irrasionalitas di dalam menghadapi tindak korupsi.

Wallahu a’lam bishawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s